Home / Berita Nasional / Susno Duadji : Aparat Pajak Masih Balum Berikan Layanan Yang Baik

Susno Duadji : Aparat Pajak Masih Balum Berikan Layanan Yang Baik

Sebelas.co– Hampir setiap masyarakat Indonesia pernah melakukan transaksi jual beli properti seperti tanah, rumah , bangun atau tanah dan bangunan baik sebagai penjual atau pembeli. Dan baik objek yang diperjual belikan merupakan Hak Milik atau Hak Guna.

Salah satu kewajiban bagi penjual atau pembeli untuk membayar segala macam pajak, pajak yang dikenakan pembeli dan pajak yang di kenakan kepada si penjual. Membayar PBB serta kewajiban lain yang harus dibayar.

Proses jual beli dilakukan di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akte Tanah, dan diterbitkan Akte Jual Beli, nah kemudian Akte diberikan ke Badan Petanahan setempat untuk merubah nama pemegang Hak pada sertifikat, kemudian diteruskan kepada Kantor Pajak setempar sebagai dasar untuk membayar segala macam pajak.

Namun, sungguh aneh ketika nama pemegang hak pada sertifikat sudah berganti menjadi nama pembeli, namun pada formulir tagihan PBB atau kitir tak kunjung dirubah oleh aparat pajak sampai bertahun-tahun. Bahkan sampai pemilik atau pemegangg hak berganti beberapa kali.

Dan nama tidak akan berubah kalau tidak diurus oleh pemegang hak atau pembeli baru.

Seharusnya aparat pajak sudah mengetahui kalau nama pemegang hak sudah berubah nama dari akte jual beli, dan saat si penjual dan pembeli membayar pajak jual beli.

Bahwasanya aparat nya saja yang malas, kalo nagih pajak demen, kali bayar PBB telat pasti kena denda.

Dari sini ada persoalan hukum yang serius, kalo PBB yang tertera pada formulir tagihan PBB gak dibayar, apa sah tagihan dan denda yang ditetapakan ? Karena nama yang ditagih lain dengan nama yang berkewajiban membayar PBB.

Nama pada formulir tagihan PBB sendiri akan berubah jika si pembeli mengurus dengan berbagai proses dan persyaratan yang ribet. Begitulah faktanya.

Katanya mau meningkatkan peneriamaan pajak, tapi ya gini gini saja tidak berubah kwalitas pelayanannya.

Kondisi seperti ini sudah menahun, sudah akut, sepertinya tidak ada tanda tanda akan berubah.

Warga Indonesia berharap semoga pihak aparat Pajak, BPN, Notaris PPAT mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan yang menahun dan akut, dengan cara tidak memberatkan dan menjadikan wajib pajak capek mengurusnya.

Kiranya perlu suatu terobosan baru agar memberikan perubahan seperti dengan cara mendownload via internet supaya wajib pajak gak perlu mendatangi instansi pelayanan publik bersentuhan langsung dengan aparat karena rawan.

Kalau ada kemauan untuk berubah pasti bisa. Apalagi berubah demi kebaikan, demi memberikan pelayanan terbaik.

Semoga aparat yang berwenang segera menata ulang, dengan niatan tidak memberatkan, tidak mempersulit wajib pajak dengan urusan birokrasi yang bertele tele.

SUSNO DUADJI